Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) turut buka suara mengenai kebijakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang memotong gaji pekerja.
WHAT: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) turut buka suara mengenai kebijakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang memotong gaji pekerja.
WHO: KSPI, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Pengusaha, Pemerintah.
WHEN: Tidak secara spesifik disebutkan dalam teks.
WHERE: Tidak secara spesifik disebutkan dalam teks.
5. Kronologi singkat: KSPI mengkritik kebijakan iuran Tapera yang memotong gaji pekerja karena dianggap membebani buruh. Said Iqbal menyatakan bahwa potongan iuran 3% tidak akan mencukupi untuk membeli rumah. KSPI menolak kebijakan Tapera dan akan menyusun aksi protes.
WHY: KSPI menilai kebijakan iuran Tapera yang memotong gaji buruh tidak adil dan tidak akan membantu buruh memiliki rumah. Mereka menyuarakan keberatan terhadap program tersebut karena dianggap memberatkan ekonomi masyarakat buruh.
Analisis Level Ancaman
Senjata: tanpa senjata
Sarana: tanpa kendaraan
Metode: terorganisir
Jaringan: nasional
Dukungan: dalam negeri
Bisnis: tak berbisnis
Skill: terlatih
Jenis Aktor: negara
Kepentingan: politik
Intensitas: insidental
Komitmen: terencana
Instrumen: fisik
Target: individu sipil
Perihal: KSPI menyuarakan keberatan terhadap kebijakan iuran Tapera yang memotong gaji pekerja.
Opini dan Prediksi: Berbagai faktor yang mempengaruhi terjadi keberatan terhadap kebijakan iuran Tapera antara lain adalah penilaian bahwa iuran yang dipotong tidak cukup untuk memungkinkan pekerja memiliki rumah di masa pensiun, penurunan upah riil buruh, dan pandangan bahwa program Tapera kurang adil dan berpotensi menjadi beban ekonomi bagi masyarakat. Said Iqbal, Presiden Partai Buruh dan KSPI, menjadi salah satu tokoh yang memimpin ketidaksetujuan terhadap program Tapera tersebut. Untuk mencegah kejadian ini terulang di masa depan, pemerintah bisa memperhatikan tuntutan dari KSPI dan Partai Buruh yang mengusulkan revisi UU tentang Tapera, peningkatan upah buruh yang layak, serta kajian ulang terhadap program Tapera agar tidak memberatkan masyarakat, serta memastikan pengawasan untuk menghindari korupsi dalam dana Tapera.