Rangkuman:
WHAT: Ratusan mahasiswa Universitas Bangka Belitung bersama aliansi BEM Bangka Belitung berunjuk rasa di DPRD Bangka Belitung terkait kebijakan Presiden Prabowo.
WHO: Ratusan mahasiswa UBB dan aliansi BEM Bangka Belitung, Presiden Prabowo, Wakil Ketua III DPRD Bangka Belitung, dan Presma Universitas Bangka Belitung.
WHEN: Hari Selasa, 18-02-2025.
WHERE: Kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung, Bangka, Muntok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung.
HOW/Chronology: Mahasiswa UBB dan aliansi BEM Bangka Belitung menyuarakan aspirasi terkait kebijakan Presiden Prabowo di DPRD Bangka Belitung. Mereka menyoroti berbagai permasalahan, termasuk efisiensi anggaran pada pendidikan dan dampaknya terhadap masyarakat. Wakil Ketua III DPRD Bangka Belitung hadir untuk mendengarkan aspirasi secara langsung.
WHY: Mahasiswa melakukan unjuk rasa karena kebijakan Presiden Prabowo yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, terutama terkait efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan. mereka mengkritisi pemotongan anggaran yang berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan.
Analisis Level Ancaman
Senjata: tanpa senjataSarana: tanpa kendaraanMetode: terorganisirJaringan: lokalDukungan: dalam negeriBisnis: tak berbisnisSkill: terlatihJenis Aktor: bukan negaraKepentingan: politikIntensitas: insidentalKomitmen: terencanaInstrumen: fisikTarget: aparat sipil
Perihal: Ratusan mahasiswa Universitas Bangka Belitung bersama aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bangka Belitung melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Babel menyoroti kondisi Indonesia dan Bangka Belitung akibat kebijakan Presiden Prabowo.
Opini dan Prediksi: Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi unjuk rasa tersebut termasuk ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan. Pelaku aksi ini adalah mahasiswa yang terorganisir melalui aliansi BEM. Untuk mencegah terjadinya aksi serupa di masa depan, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, serta memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang disuarakan oleh mahasiswa. Penegakan transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan pemerintah juga perlu ditingkatkan agar kepentingan masyarakat dapat terwakili secara adil dan berkelanjutan.
Level ancaman relatif terhadap keamanan nasional = 1.15
Teks asli
POSBELITUNG.CO, BANGKA – Ratusan mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB) bersama aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bangka Belitung, berunjuk rasa di DPRD Babel, Selasa (18/2/2025).
Mereka menyoroti kondisi Indonesia dan Bangka Belitung akibat kebijakan Presiden Prabowo.
Sambil menyerukan tagar #Indonesiagelap, ratusan mahasiswa ini menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPRD Babel.
“Aksi hari ini merupakan peringatan Indonesia gelap, belum satu tahun ada kebijakan yang tak dikalkulasikan dengan tepat,” ujar orator yang menyuarakan aspirasinya di halaman Kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung, Selasa (18/2/2025).
Selain itu pihaknya juga menyoroti berbagai permasalahan, dampak dari efisiensi anggaran yang dianggap para mahasiswa tidak berpihak kepada masyarakat.
“Dunia pendidikan anggaran dipotong, ada kabar KIP dipotong.
Ada lagi LPG yang langka, belum ada satu tahun kita sudah dihajar habis-habisan,” tuturnya.
Diketahui mahasiswa datang sekitar pukul 15.20 wib dengan mengenakan almamater Universitas Bangka Belitung.
Dalam aksi kali ini Aliansi BEM Bangka Belitung menyerukan tagar #Indonesiagelap, dengan berbagai spanduk aspirasi masyarakat.
Sementara itu dari pantauan posbelitung.co, hadir Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bangka Belitung Edi Nasapta yang akan mendengarkan aspirasi secara langsung.
Efisiensi anggaran pada dunia pendidikan, membuat ratusan mahasiswa menggelar aksi di kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung.
Diketahui sebelumnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), melakukan efisiensi sebesar 23,95 persen, atau sebesar Rp8,03 triliun, dari anggaran belanja awal sebesar Rp33,5 triliun.
Hal ini pun membuat Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Bangka Belitung Alwi, mempertanyakan arah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah.
“Kami merespon dengan berbagai isu nasional, terkait dengan efisiensi anggaran yang dilakukan negara ada pemotongan di sektor pendidikan,” ujar Alwi, Selasa (18/2/2025).
Selain itu pihaknya juga menyoroti berbagai permasalahan, dampak dari efisiensi anggaran yang dianggap para mahasiswa tidak berpihak kepada masyarakat.
“Dunia pendidikan anggaran dipotong, ada kabar KIP dipotong.
Ada lagi LPG yang langka, belum ada satu tahun kita sudah dihajar habis-habisan,” tuturnya.
Diketahui mahasiswa datang sekitar pukul 15.20 wib dengan mengenakan almamater Universitas Bangka Belitung.
Dalam aksi kali ini Aliansi BEM Bangka Belitung menyerukan tagar #Indonesiagelap, dengan berbagai spanduk aspirasi masyarakat.
Sementara itu dari pantauan posbelitung.co, hadir Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bangka Belitung Edi Nasapta yang akan mendengarkan aspirasi secara langsung.
Efisiensi anggaran pada dunia pendidikan, membuat ratusan mahasiswa menggelar aksi di kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung.
Diketahui sebelumnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), melakukan efisiensi sebesar 23,95 persen, atau sebesar Rp8,03 triliun, dari anggaran belanja awal sebesar Rp33,5 triliun.
Hal ini pun membuat Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Bangka Belitung Alwi, mempertanyakan arah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah.
“Kami merespon dengan berbagai isu nasional, terkait dengan efisiensi anggaran yang dilakukan negara ada pemotongan di sektor pendidikan,” ujar Alwi, Selasa (18/2/2025).
Hal ini pun buntut dari KIP Kuliah yang semula terkena efisiensi, namun hal tersebut urung terjadi imbas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
“Kami juga menuntut untuk mengawal, terkait nasib KIP yang hari ini ada isu pemotongannya.
Kemenkeu bilang tidak ada pemotongan tapi kami akan mengawal, jangan sampai hanya statemen hari ini lalu besoknya berubah lagi,” tegasnya.
Lebih lanjut pihaknya juga menegaskan akan mengawal dan menolak adanya wacana terkait Perguruan tinggi yang dapat mengelola tambang.
“Kampus yang kini dipersilakan untuk mengelola tambang, menurut kami ini sangat menyalahi integritas dunia pendidikan.
Maka kami menolak, perguruan tinggi untuk mengelola tambang,” tuturnya.
Sementara itu ada pula aspirasi terkait penuntasan kasus Aldo yang diduga, menjadi korban malpraktik di RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang.
“Kami juga menyuarakan nasib Aldo, bagaimana sudah dua bulan tidak ada kejelasan terkait hal ini,” ungkap Azza saat menyuarakan aspirasi di ruang Paripurna DPRD Babel.