Level Ancaman: 1.13

Kerusuhan pecah di Puncak Jaya, Papua Tengah menyusul penembakan terhadap tiga warga yang diklaim sebagai anggota kelompok pro-kemerdekaan Papua oleh aparat militer Indonesia.

Rangkuman:
WHAT: Kerusuhan pecah di Puncak Jaya, Papua Tengah menyusul penembakan terhadap tiga warga yang diklaim sebagai anggota kelompok pro-kemerdekaan Papua oleh aparat militer Indonesia.
WHO: Aparat militer Indonesia, TPNPB-OPM, warga masyarakat, pegiat HAM, tokoh adat di Distrik Muara seperti Otis Murib.
WHEN: Kamis, 19-07.
WHERE: Kampung Karubate, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.
HOW/Chronology: Aparat militer menuduh tiga warga sebagai anggota milisi pro-kemerdekaan Papua, sementara tokoh adat seperti Otis Murib membantah klaim tersebut dan menuntut pertanggungjawaban dari Kodam Cenderawasih terkait dugaan pembunuhan terhadap warga sipil.
WHY: Penembakan terhadap tiga warga yang diklaim sebagai anggota kelompok pro-kemerdekaan Papua menyebabkan ketegangan dan konflik antara masyarakat adat, TPNPB-OPM, dan aparat militer Indonesia. Diperlukan investigasi lebih lanjut untuk mengungkap kebenaran dan menyelesaikan masalah secara adil.

Analisis Level Ancaman

Senjata: senjata ringan
Sarana: tanpa kendaraan
Metode: terorganisir
Jaringan: nasional
Dukungan: dalam negeri
Bisnis: tak berbisnis
Skill: terlatih
Jenis Aktor: bukan negara
Kepentingan: SARA
Intensitas: insidental
Komitmen: terencana
Instrumen: fisik
Target: individu sipil

Perihal: Penembakan terhadap tiga warga di Puncak Jaya, Papua Tengah, yang memicu kerusuhan.

Opini dan Prediksi: Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peristiwa tersebut antara lain adalah klaim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan mengenai identitas para korban oleh aparat militer, kesenjangan informasi antara aparat dan masyarakat setempat, serta ketegangan politik terkait isu Papua merdeka. Pelaku kekerasan mungkin berasal dari kelompok-kelompok bersenjata yang terlibat dalam konflik Papua, namun belum ada kejelasan mengenai siapa dalang dari peristiwa ini. Untuk mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa depan, penting untuk meningkatkan dialog antara pemerintah Indonesia, kelompok-kelompok pro-kemerdekaan Papua, dan masyarakat lokal untuk mencapai solusi damai, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Level ancaman relatif terhadap keamanan nasional = 1.13

Teks asli
Kerusuhan pecah di Puncak Jaya, Papua Tengah, menyusul penembakan terhadap tiga warga yang diklaim sebagai anggota kelompok pro-kemerdekaan Papua oleh aparat militer Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membantah klaim tersebut, sementara warga dan pegiat HAM mendorong investigasi terhadap aksi penembakan itu.

Sekelompok masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, menuntut pertanggungjawaban dari pimpinan Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih atas dugaan pembunuhan yang dilakukan aparat militer terhadap tiga warga asli Papua di Kampung Karubate, Distrik Muara.

Otoritas militer menuduh tiga laki-laki tersebut sebagai anggota milisi pro-kemerdekaan Papua. Namun seorang tokoh adat di distrik itu, Otis Murib, menyangkal klaim tentara. Dia berkata, ketiga orang yang tewas di tangan aparat itu adalah warga sipil, bukan bagian dari TPNPB-OPM.

“Jadi kalau bisa tarik ucapan dari Pangdam [Cenderawasih]. Kami minta tim pencari fakta harus turun ke sini supaya mereka tahu. Bila perlu orang dari luar juga, media juga bisa datang ambil di sini,” kata Otis Murib dalam sebuah video yang diterima oleh BBC News Indonesia pada Kamis (19/07).
Otis menyebut salah satu warga asli Papua yang tewas itu merupakan seorang kepala kampung, sekaligus keturunan dari orang asli Papua yang memegang hak suara dalam Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat). Ajang yang kontroversial itu menjadi awal bergabungnya Tanah Papua dalam bagian Indonesia.
Otis dan sekelompok warga dari Distrik Mulia pun menuntut Kodam Cenderawasih untuk bertanggung jawab terkait aksi pembunuhan atas tiga warganya.

Selain itu mereka juga mendesak Kodam untuk menarik ucapan yang menyebut ketiga orang yang tewas merupakan bagian dari anggota OPM.

“Bapak bisa lihat ini semua tokoh ada di sini, mewakili pemerintah. Bapak harus cek dulu baru bisa ambil pernyataan itu. Kalau bisa pihak Pangdam turun cek di tempat TKP, baru bisa sampaikan pernyataan seperti itu. Bapak punya anggota sudah salah bertindak makanya kami tidak terima dengan itu,“ kata Otis.
”Jadi kalau bisa tarik ucapan dari Pangdam. Dan kami minta tim pencari fakta harus turun ke sini supaya mereka tahu. Bila perlu orang dari luar juga, media juga bisa datang ambil di sini,” tambahnya.
“Kalau betul-betul OPM yang meninggal, masyarakat tidak pernah ribut, karena itu betul tugas TNI-Polri, jadi kami kasih tinggal. Tapi kalau memang masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa dapat tembak itu pasti masyarakat akan marah,” kata Otis.