Level 1

Penangkapan tersangka LD terkait dengan tindak pidana korupsi gagal bayar medium term note PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.

by

WHAT: Penangkapan tersangka LD terkait dengan tindak pidana korupsi gagal bayar medium term note PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
WHO: Tersangka LD, Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Tinggi Jambi, Jaksa Agung S.T. Burhanuddin, Kejaksaan Tinggi Jambi, PT Columbindo Perdana, Leo Candra, dan Tim penyidik.
WHEN: Tidak dijelaskan dengan jelas dalam teks.
WHERE: Kejaksaan Tinggi Jambi, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, dan Jakarta.
HOW/Chronology: LD, sebagai Direktur PT Columbindo Perdana dan anak dari Leo Candra, ditangkap terkait tindak pidana korupsi gagal bayar. Penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan. Tim penyidik juga menyita rumah mewah sebagai upaya untuk memulihkan kerugian negara. Selain itu, perkara juga berkembang menjadi tindak pidana pencucian uang.
WHY: Penangkapan LD terjadi karena keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp310 miliar yang kemudian berlanjut ke tindak pidana pencucian uang.

Analisis Level Ancaman

Senjata: tanpa senjata
Sarana: mobil
Metode: terorganisir
Jaringan: lokal
Dukungan: dalam negeri
Bisnis: tak berbisnis
Skill: tidak terlatih
Jenis Aktor: tidak diketahui
Kepentingan: kekayaan
Intensitas: kadang-kadang
Komitmen: terencana
Instrumen: fisik
Target: individu sipil

Perihal: Penangkapan tersangka Direktur PT Columbindo Perdana (Columbia), salah satu tersangka dalam kasus korupsi gagal bayar medium term note PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.

Opini dan Prediksi: Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peristiwa korupsi tersebut bisa termasuk faktor kesempatan, ketidaktahuan, dan tekanan keuangan yang dialami oleh pelaku. Pelaku dalam kasus ini kemungkinan terdorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah atau karena tekanan finansial yang mereka hadapi. Untuk mencegah terulangnya kasus korupsi tersebut, langkah-langkah preventif seperti penegakan hukum yang tegas, pemantauan keuangan yang ketat, serta peningkatan kesadaran hukum dan etika bisnis bagi para pelaku bisnis dapat menjadi solusi. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan juga penting untuk mengurangi risiko tindakan korupsi.

Level ancaman relatif terhadap keamanan nasional = 0.82

Penyitaan uang sebesar Rp36 miliar terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi oleh mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin.

by

WHAT: Penyitaan uang sebesar Rp36 miliar terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi oleh mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin.
WHO: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin, tersangka IPA, serta tersangka lainnya Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra, dan Isfi Syahfitra.
WHEN: Tidak disebutkan waktu spesifik dalam teks.
WHERE: Kantor Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, serta Dinas PUPR Kabupaten Langkat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
HOW/Chronology: Tim penyidik KPK menyita uang total Rp36 miliar terkait dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin dalam penerimaan gratifikasi dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Proses penyidikan berlangsung pada berbagai waktu mulai dari operasi tangkap tangan pada Januari 2022, penetapan tersangka, penuntutan, hingga pembacaan vonis.
WHY: Terjadinya korupsi diduga terkait dengan penerimaan gratifikasi dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh mantan Bupati Langkat beserta tersangka lainnya.

Analisis Level Ancaman

Senjata: tanpa senjata
Sarana: mobil
Metode: terorganisir
Jaringan: lokal
Dukungan: dalam negeri
Bisnis: tak berbisnis
Skill: terlatih
Jenis Aktor: bukan negara
Kepentingan: kekayaan
Intensitas: sesekali
Komitmen: terencana
Instrumen: fisik
Target: individu sipil

Perihal: Tim penyidik KPK menyita uang terkait dugaan korupsi oleh mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin.

Opini dan Prediksi: Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus korupsi ini meliputi keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah, kurangnya pengawasan dan kontrol dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta kurangnya kepatuhan terhadap aturan dan etika dalam penyelewengan keuangan negara. Pelaku korupsi dalam kasus ini adalah pejabat pemerintah yang memiliki wewenang atas proses pengadaan barang dan jasa di wilayah kabupaten Langkat. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan memperketat mekanisme pengawasan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta memberikan hukuman yang tegas dan menyeluruh bagi pelaku korupsi agar menjadi efek jera bagi pihak-pihak lain yang memiliki kecenderungan melakukan tindakan serupa.

Level ancaman relatif terhadap keamanan nasional = 0.91

Kerusuhan pecah di Puncak Jaya, Papua Tengah, menyusul penembakan terhadap tiga warga yang diklaim sebagai anggota kelompok pro-kemerdekaan Papua oleh aparat militer Indonesia.

by

WHAT: Kerusuhan pecah di Puncak Jaya, Papua Tengah, menyusul penembakan terhadap tiga warga yang diklaim sebagai anggota kelompok pro-kemerdekaan Papua oleh aparat militer Indonesia.
WHO: (1) Aparat militer Indonesia dari Kodam XVII/Cenderawasih, (2) Anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), (3) Warga asli Papua, dan (4) Pegiat HAM.
WHEN: Kamis, 19-07-yyyy (tahun tidak disebutkan).
WHERE: Distrik Mulia, Kampung Karubate, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Papua.
HOW/Chronology: Penembakan terhadap tiga warga Papua terjadi di Kampung Karubate, Distrik Muara. Aparat militer menuduh ketiga korban sebagai anggota milisi pro-kemerdekaan Papua, namun seorang tokoh adat, Otis Murib, membantah klaim tersebut. Warga setempat menuntut pertanggungjawaban dari Kodam Cenderawasih terkait dugaan pembunuhan terhadap warga sipil.
WHY: Terjadi konflik akibat klaim aparat militer terhadap ketiga warga Papua sebagai anggota milisi pro-kemerdekaan, yang dibantah oleh tokoh adat dan warga setempat, memicu kerusuhan dan tuntutan terhadap pihak militer untuk melakukan investigasi yang transparan.

Analisis Level Ancaman

Senjata: senjata ringan
Sarana: tanpa kendaraan
Metode: terorganisir
Jaringan: lokal
Dukungan: dalam negeri
Bisnis: tak berbisnis
Skill: tidak terlatih
Jenis Aktor: tidak diketahui
Kepentingan: kepentingan politik
Intensitas: insidental
Komitmen: terencana
Instrumen: fisik
Target: individu sipil

Perihal: Kerusuhan pecah di Puncak Jaya, Papua Tengah, menyusul penembakan terhadap tiga warga oleh aparat militer Indonesia.

Opini dan Prediksi: Faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa ini antara lain konflik sejarah antara pemerintah Indonesia dengan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan Papua, kesalahpahaman dalam mengidentifikasi kelompok tertentu sebagai ancaman keamanan, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan oleh aparat keamanan. Dalang atau pelaku pada kejadian tersebut mungkin merupakan kombinasi dari faktor-faktor itu sendiri, termasuk keputusan dan tindakan individu atau kelompok dari berbagai pihak yang terlibat. Untuk mencegah kejadian serupa agar tidak terulang di masa depan, penting untuk meningkatkan dialog, memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat Papua, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam penanganan konflik Papua. Upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman dan komunikasi yang baik antara semua pihak terlibat juga diperlukan untuk mencapai perdamaian dan keadilan yang berkelanjutan.

Level ancaman relatif terhadap keamanan nasional = 0.82

Kerusuhan pecah di Puncak Jaya, Papua Tengah, menyusul penembakan terhadap tiga warga yang diklaim sebagai anggota kelompok pro-kemerdekaan Papua oleh aparat militer Indonesia.

by

WHAT: Kerusuhan pecah di Puncak Jaya, Papua Tengah, menyusul penembakan terhadap tiga warga yang diklaim sebagai anggota kelompok pro-kemerdekaan Papua oleh aparat militer Indonesia.
WHO: (1) Anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), (2) Pimpinan Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih, (3) Warga asli Papua, dan (4) Tokoh adat di distrik tersebut.
WHEN: Kamis, 19-07.
WHERE: Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Provinsi Papua.
HOW/Chronology:
– Penembakan dilakukan terhadap tiga warga asli Papua di Kampung Karubate.
– Otoritas militer menuduh tiga laki-laki tersebut sebagai anggota milisi pro-kemerdekaan Papua.
– Tokoh adat, Otis Murib, membantah klaim tentara bahwa ketiga orang tewas merupakan anggota TPNPB-OPM, menyatakan mereka adalah warga sipil.
– Warga dan pegiat HAM mendorong investigasi terhadap aksi penembakan tersebut.
– Kelompok masyarakat menuntut pertanggungjawaban dari pimpinan Kodam XVII/Cenderawasih terkait dugaan pembunuhan oleh aparat militer.
WHY: Kerusuhan terjadi akibat kontroversi antara klaim militer bahwa korban sebagai anggota pro-kemerdekaan Papua dan penolakan dari warga serta tokoh adat yang menyatakan korban sebagai warga sipil. Hal ini menimbulkan pertentangan dan tuntutan tanggung jawab kepada otoritas militer.

Analisis Level Ancaman

Senjata: senjata tumpul
Sarana: tanpa kendaraan
Metode: terorganisir
Jaringan: lokal
Dukungan: dalam negeri
Bisnis: tak berbisnis
Skill: terlatih
Jenis Aktor: bukan negara
Kepentingan: politik
Intensitas: insidental
Komitmen: terencana
Instrumen: fisik
Target: individu sipil

Perihal: Kerusuhan pecah di Puncak Jaya, Papua Tengah, menyusul penembakan terhadap tiga warga yang diklaim sebagai anggota pro-kemerdekaan Papua.

Opini dan Prediksi: Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peristiwa tersebut dapat melibatkan konflik politik terkait otonomi daerah, ketegangan antara pemerintah Indonesia dan kelompok pro-kemerdekaan Papua, serta mungkin juga kesalahpahaman atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat keamanan. Dalang atau pelaku pada kejadian tersebut bisa berasal dari pihak-pihak yang ingin memperkuat narasi politik mereka, baik dari kelompok pro-kemerdekaan Papua maupun dari aparat keamanan. Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, penting untuk mendorong dialog dan negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan kelompok pro-kemerdekaan Papua, serta melakukan investigasi yang transparan dan akuntabel terkait kasus-kasus pelanggaran HAM.

Level ancaman relatif terhadap keamanan nasional = 0.91

Pembakaran seluruh bangunan sekolah (SD, SMP, SMA, dan SMK) di Kampung Borban, Distrik Okbap, Kabupaten Pegunungan Bintang oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

by

WHAT: Pembakaran seluruh bangunan sekolah (SD, SMP, SMA, dan SMK) di Kampung Borban, Distrik Okbap, Kabupaten Pegunungan Bintang oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
WHO: TPNPB-OPM dari Kodap XXXV Bintang Timur, dipimpin oleh Panglima Kodap Brigjen Ananias Ati Mimin.
WHEN: Jumat, 12-07-2024.
WHERE: Kampung Borban, Distrik Okbap, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.
HOW/Chronology: Pasukan TPNPB-OPM membakar semua bangunan sekolah dengan alasan menentang pembangunan infrastruktur oleh pemerintah Indonesia di tanah Papua. Mereka menganggap bahwa pendidikan yang diajarkan di sekolah-sekolah tersebut mengubah fakta sejarah Papua yang telah merdeka.
WHY: Penyebab terjadinya pembakaran tersebut adalah protes terhadap pembangunan infrastruktur oleh pemerintah Indonesia di Papua, serta ketidaksetujuan terhadap isi kurikulum pendidikan yang dianggap memutarbalikkan fakta sejarah Papua yang seharusnya sudah merdeka.

Analisis Level Ancaman

Senjata: bahan peledak
Sarana: tanpa kendaraan
Metode: terorganisir
Jaringan: lokal
Dukungan: dalam negeri
Bisnis: tak berbisnis
Skill: terlatih
Jenis Aktor: bukan negara
Kepentingan: politik
Intensitas: insidental
Komitmen: terencana
Instrumen: fisik
Target: fasilitas kesehatan, infrastruktur umum

Perihal: Pembakaran bangunan sekolah di Kampung Borban, Distrik Okbap, Kabupaten Pegunungan Bintang oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Opini dan Prediksi: Faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa ini antara lain inklamasi politik terkait kemerdekaan Papua, ketidakpuasan terhadap pemerintah Indonesia, serta upaya TPNPB-OPM untuk menyampaikan pesan anti-kolonialisme. Kemungkinan pelaku ialah kelompok separatis Papua yang berjuang untuk merdeka dari Indonesia. Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, penting untuk melakukan dialog damai antara kelompok separatisme dan pemerintah, serta meningkatkan pemahaman dan pendidikan tentang masalah Papua agar tercipta pemahaman dan toleransi yang lebih baik antara semua pihak yang terlibat.

Level ancaman relatif terhadap keamanan nasional = 0.7

Kemacetan parah di pelabuhan-pelabuhan utama, terutama di rute Asia-Eropa, mengganggu arus perdagangan global.

by

WHAT: Kemacetan parah di pelabuhan-pelabuhan utama, terutama di rute Asia-Eropa, mengganggu arus perdagangan global.
WHO: Perusahaan pelayaran, otoritas pelabuhan, perusahaan logistik, dan pelaku bisnis yang terlibat dalam rantai pasokan global.
WHEN: Tidak ada informasi tanggal dan waktu spesifik dalam teks yang diberikan.
WHERE: Pelabuhan-pelabuhan utama di Asia seperti Singapura, Tanjung Pelepas (Malaysia), Shanghai, Qingdao (Tiongkok), serta pelabuhan di Mediterania.
HOW/Chronology: Kemacetan disebabkan oleh faktor-faktor seperti pengalihan rute, kondisi cuaca buruk, dan pertumbuhan permintaan menjelang musim liburan. Pelabuhan-pelabuhan utama mengalami waktu tunggu yang panjang, pengalihan rute kapal, dan kenaikan biaya pengiriman yang signifikan.
WHY: Kemacetan disebabkan oleh pengalihan rute kapal, keamanan pelabuhan yang kurang, kondisi cuaca buruk, dan pertumbuhan permintaan yang tajam menjelang musim liburan. Hal ini memperburuk situasi yang sudah sulit akibat pandemi COVID-19, dan mengakibatkan penundaan, biaya operasional yang tinggi, serta ketidakpastian dalam rantai pasokan global.

Analisis Level Ancaman

Senjata: Tanpa senjata
Sarana: tanpa kendaraan
Metode: tidak terorganisir
Jaringan: regional
Dukungan: dalam negeri
Bisnis: tak berbisnis
Skill: tidak terlatih
Jenis Aktor: bukan negara
Kepentingan: lain-lain
Intensitas: insidental
Komitmen: terencana
Instrumen: fisik
Target: infrastruktur umum

Perihal: Kemacetan parah di pelabuhan internasional, terutama di rute Asia-Eropa.

Opini dan Prediksi: Faktor-faktor yang mempengaruhi kemacetan di pelabuhan internasional dapat mencakup pengalihan rute, kondisi cuaca buruk, dan peningkatan permintaan. Pelaku utamanya adalah situasi yang kompleks dan beragam yang melibatkan pelabuhan-pelabuhan Asia dan Mediterania. Potensi dalang bisa berkaitan dengan faktor-faktor eksternal seperti perubahan geopolitik, cuaca, dan peningkatan permintaan yang tidak terduga. Untuk mencegah kemacetan serupa di masa depan, langkah-langkah proaktif seperti peningkatan kapasitas pelabuhan, pembaruan jaringan logistik, dan kerja sama antarpihak terkait bisa menjadi solusi yang efektif. Dengan adopsi teknologi yang lebih canggih dan koordinasi yang lebih baik antarstakeholder, masalah kemacetan pelabuhan dapat diminimalkan dan rantai pasokan global bisa menjadi lebih efisien.

Level ancaman relatif terhadap keamanan nasional = 0.3

Lebih dari 1.000 orang di lembaga Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terlibat dalam judi online atau daring.

by

WHAT: Lebih dari 1.000 orang di lembaga Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terlibat dalam judi online atau daring.
WHO: Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, anggota DPR dan DPRD, serta mereka yang bekerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR/DPRD.
WHEN: Hari Rabu, belum spesifik tanggal dan bulan di tahun yang tidak disebutkan, di waktu sesi rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta.
WHERE: Kompleks Parlemen, di Jakarta, DKI Jakarta.
HOW/Chronology: Ivan Yustiavandana menyampaikan dalam rapat kerja bahwa lebih dari 1.000 orang di lembaga DPR dan DPRD terlibat dalam judi online, dengan transaksi mencapai lebih dari 63.000 dan total nominal perputaran dana hingga Rp25 miliar. Anggota DPR meminta PPATK untuk memberikan informasi terkait hal ini dan menyarankan agar anggota yang terlibat diproses oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
WHY: Fenomena maraknya judi daring dan terpaparnya anggota sejumlah institusi, termasuk DPR dan DPRD, yang terlibat dalam judi online. Respons terhadap hal ini adalah untuk memproses secara kode etik ke MKD DPR.

Analisis Level Ancaman

Senjata: tanpa senjata
Sarana: tanpa kendaraan
Metode: terorganisir
Jaringan: nasional
Dukungan: dalam negeri
Bisnis: tak berbisnis
Skill: terlatih
Jenis Aktor: bukan negara
Kepentingan: politik
Intensitas: insidental
Komitmen: terencana
Instrumen: non-fisik
Target: individu sipil

Perihal: Keterlibatan lebih dari 1.000 orang di lembaga DPR dan DPRD dalam judi online atau daring.

Opini dan Prediksi: Faktor yang mempengaruhi terjadinya peristiwa tersebut kemungkinan meliputi adanya kerentanan terhadap praktik judi daring di kalangan anggota lembaga legislatif, kurangnya pengawasan internal di dalam institusi, serta adanya tekanan eksternal dari pemangku kebijakan dan publik terkait pemberantasan korupsi. Pelaku pada kejadian ini kemungkinan adalah individu-individu yang terlibat dalam aktivitas judi daring dan memanfaatkan akses yang dimiliki di lingkup DPR dan DPRD. Untuk mencegah kejadian serupa agar tidak terulang di masa depan, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap pelaku, perbaikan mekanisme pengawasan internal di lembaga legislatif, serta penyadaran akan dampak negatif dari perilaku judi dalam menjalankan tugas negara.

Level ancaman relatif terhadap keamanan nasional = 0.78

Serangan siber Ransomware pada server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

by

WHAT: Serangan siber Ransomware pada server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
WHO: Hinsa Siburian (Kepala BSSN), Semuel Abrijani Pangerapan (Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo), instansi pusat dan daerah di Indonesia, Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, PUPR, Kominfo, Telkom Sigma.
WHEN: Hari Senin, 24-06-2024.
WHERE: Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya, Jawa Timur.
HOW/Chronology: Serangan Ransomware terjadi pada PDNS Surabaya menyebabkan dampak pada 210 instansi pusat dan daerah di Indonesia. Instansi seperti Ditjen Imigrasi dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah mulai beroperasi, sementara beberapa instansi masih dalam proses migrasi data. Kepala BSSN Hinsa Siburian dan Direktur Jenderal Semuel terlibat dalam menangani dan merespons kejadian tersebut.
WHY: Serangan siber Ransomware terjadi karena kebutuhan akan proses bisnis, proses jalannya pemerintahan, dan pembangunan pusat data nasional yang belum selesai sehingga dibuatlah pusat data sementara. Ransomware yang digunakan adalah Brain Cheaper, yang merupakan pengembangan terbaru dari Ransomware lockbit 3.0.

Analisis Level Ancaman

Senjata: senjata siber
Sarana: instrumen siber
Metode: terorganisir
Jaringan: nasional
Dukungan: dalam negeri
Bisnis: tak berbisnis
Skill: terlatih
Jenis Aktor: bukan negara
Kepentingan: kekayaan
Intensitas: insidental
Komitmen: terencana
Instrumen: kombinasi
Target: infrastruktur umum

Perihal: Serangan siber Ransomware terhadap server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) berdampak pada 210 instansi pusat maupun daerah di Indonesia.

Opini dan Prediksi: Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya serangan tersebut dapat berupa ketidaksiapan dalam keamanan cyber, kelemahan sistem informasi, kurangnya kesadaran akan risiko serangan siber, serta potensi keuntungan finansial bagi para pelaku. Dalang atau pelaku pada serangan tersebut mungkin adalah kelompok atau individu yang memiliki pengetahuan teknis dalam bidang keamanan cyber dan mungkin berspekulasi dengan keuntungan finansial atau tujuan tertentu. Untuk mencegah serangan serupa di masa depan, diperlukan peningkatan kesadaran akan keamanan cyber, peningkatan investasi dalam perlindungan dan pemulihan data, serta kerja sama antara lembaga pemerintah dan swasta dalam menghadapi ancaman serangan siber.

Level ancaman relatif terhadap keamanan nasional = 0.79

Pusat Data Nasional diretas dengan ransomware atau jenis virus terbaru.

by

WHAT: Pusat Data Nasional diretas dengan ransomware atau jenis virus terbaru.
WHO: Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSN) Hinsa Siburian, Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim, serta berbagai pihak terkait dengan penanganan insiden.
WHEN: Hari Senin, 24-06-2024.
WHERE: Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Jakarta, DKI Jakarta.
HOW/Chronology: Pada 20 Juni 2024, gangguan mulai terjadi di Pusat Data Nasional, mengakibatkan layanan digital Direktorat Jenderal Imigrasi terganggu. Peretasan dengan ransomware dinyatakan pada 24 Juni 2024 oleh Hinsa Siburian setelah insiden tersebut terdeteksi. Instansi terkait bekerja sama dalam menangani dampak peretasan, termasuk perpanjangan waktu pendaftaran untuk layanan PPDB.
WHY: Peretasan terjadi karena diserang oleh ransomware, jenis virus terbaru yang digunakan untuk menyasar server pemerintah yang mengelola data nasional. Upaya diambil untuk mengantisipasi serangan serupa di masa mendatang.

Analisis Level Ancaman

Senjata: senjata siber
Sarana: instrumen siber
Metode: terorganisir
Jaringan: nasional
Dukungan: dalam negeri
Bisnis: tak berbisnis
Skill: terlatih
Jenis Aktor: bukan negara
Kepentingan: lain-lain
Intensitas: insidental
Komitmen: terencana
Instrumen: kombinasi
Target: infrastruktur umum

Perihal: Pusat Data Nasional diretas dengan ransomware

Opini dan Prediksi: Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peristiwa tersebut termasuk kurangnya keamanan siber dan sistem perlindungan data yang rentan terhadap serangan siber. Dalang atau pelaku pada kejadian ini bisa berasal dari kelompok peretas yang memiliki keahlian dalam melancarkan serangan siber. Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan, perlu dilakukan peningkatan keamanan siber, pemantauan sistem secara terus-menerus, pelatihan bagi personel untuk mengenali dan menanggapi serangan siber, serta mendukung regulasi dan kebijakan yang mendorong pentingnya perlindungan data dan keamanan siber.

Level ancaman relatif terhadap keamanan nasional = 0.68

Ricuh di Konser Tangerang Lentera Festival 2024 di Lapangan Sepak Bola Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten.

by

WHAT: Ricuh di Konser Tangerang Lentera Festival 2024 di Lapangan Sepak Bola Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten.
WHO: Penonton konser, Feel Koplo, Guyon Waton, Ndx Axa (penampil), panitia konser, pemilik sound system, Kanalmusikindonesia (sumber informasi).
WHEN: Hari Minggu, 23-06-2024 19:00 WIB.
WHERE: Lapangan Sepak Bola Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia.
HOW/Chronology: Penonton konser merasa kecewa karena penampilan Feel Koplo, Guyon Waton, dan Ndx Axa dibatalkan. Penonton yang sudah membeli tiket konser sejak enam bulan lalu mengamuk dengan merusak pagar dan panggung, serta membakar sound system panitia. Panitia konser kabur saat penonton mulai merusuh.
WHY: Kericuhan terjadi karena pembatalan penampilan dari musisi yang dinanti-nantikan oleh para penonton, sehingga menimbulkan kekecewaan dan kemarahan yang berujung pada tindakan destruktif.

Analisis Level Ancaman

Senjata: tanpa senjata
Sarana: tanpa kendaraan
Metode: tidak terorganisir
Jaringan: lokal
Dukungan: dalam negeri
Bisnis: tak berbisnis
Skill: tidak terlatih
Jenis Aktor: bukan negara
Kepentingan: pribadi
Intensitas: insidental
Komitmen: terencana
Instrumen: fisik
Target: individu sipil

Perihal: Ricuh dan kerusuhan saat penampilan Feel Koplo, Guyon Waton, dan Ndx Axa dibatalkan di Konser Tangerang Lentera Festival 2024.

Opini dan Prediksi: Faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa tersebut antara lain kecewa karena penonton telah membayar tiket dengan harga yang cukup mahal namun penampilan yang dijanjikan dibatalkan, kurangnya koordinasi dan komunikasi dari pihak penyelenggara konser, serta ketidakmampuan pihak panitia dalam mengelola kerusuhan secara efektif. Pelaku pada kejadian tersebut adalah sejumlah penonton yang merasa kecewa dan kesal atas pembatalan penampilan, kemudian melakukan tindakan anarkis. Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, pihak penyelenggara harus meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan acara, memberikan informasi yang jelas terkait kebijakan pembatalan atau perubahan penampilan, serta meningkatkan sistem keamanan dan penanganan kerusuhan yang lebih baik selama acara berlangsung.

Level ancaman relatif terhadap keamanan nasional = 0.41