Gelombang demonstrasi #IndonesiaGelap di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia yang menyoroti tuntutan perubahan kebijakan pemerintah.

Rangkuman:
WHAT: Gelombang demonstrasi #IndonesiaGelap di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia yang menyoroti tuntutan perubahan kebijakan pemerintah.
WHO: Ribuan warga dan mahasiswa sebagai demonstran, serta pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto.
WHEN: Hari Kamis, 20-02-2025.
WHERE: Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia.
HOW/Chronology: Demonstrasi digelar oleh ribuan warga dan mahasiswa dalam gerakan #IndonesiaGelap, menuntut perubahan kebijakan pemerintah terkait berbagai isu seperti anggaran negara, proyek nasional, dan reformasi institusi.
WHY: Demonstrasi dilaksanakan karena masyarakat merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak transparan, tidak berpihak pada rakyat, dan mengancam demokrasi. Demonstran ingin menyuarakan tuntutan agar pemerintah memperhatikan kebutuhan dan keadilan rakyat.

Analisis Level Ancaman

Senjata: tanpa senjata
Sarana: tidak terdapat informasi mengenai sarana yang digunakan
Metode: terorganisir
Jaringan: nasional
Dukungan: dalam negeri
Bisnis: tak berbisnis
Skill: terlatih
Jenis Aktor: bukan negara
Kepentingan: politik
Intensitas: insidental
Komitmen: terencana
Instrumen: kombinasi
Target: pemerintah

Perihal: Gelombang demonstrasi dengan tuntutan perubahan kebijakan pemerintah di Indonesia

Opini dan Prediksi: Berdasarkan laporan, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya demonstrasi ini antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak transparan dan tidak berpihak pada rakyat, serta ketidaksesuaian kebijakan dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Pelaku dalam hal ini adalah masyarakat dan mahasiswa yang bersatu dalam gerakan #IndonesiaGelap untuk menyampaikan tuntutan perubahan kepada pemerintah. Untuk mencegah terjadinya demonstrasi massal di masa depan, pemerintah perlu lebih responsif terhadap aspirasi dan tuntutan masyarakat, meningkatkan transparansi kebijakan, serta melakukan dialog terbuka dengan stakeholder terkait untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

Level ancaman relatif terhadap keamanan nasional = 0.73

Teks asli
POSKOTA.CO.ID – Gelombang demonstrasi kembali menggema di Jakarta dan berbagai kota besar di Indonesia yang direncanakan akan kembali digelar hari ini, Kamis, 20 Februari 2025.

Ribuan warga dan mahasiswa siap turun ke jalan dalam gerakan #IndonesiaGelap, menuntut perubahan kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Gerakan ini menyoroti berbagai isu yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, mulai dari anggaran negara, proyek nasional bermasalah, hingga reformasi institusi.

Berikut adalah 13 tuntutan utama yang disampaikan demonstran:

Transparansi dan Evaluasi Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran

Demonstran menilai kebijakan efisiensi anggaran ini kurang transparan dan berpotensi memangkas layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Mereka khawatir pemotongan anggaran ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program unggulan pemerintah ini dikritik karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu, distribusi yang tidak merata dan kualitas makanan yang dipertanyakan membuat masyarakat ragu akan efektivitasnya.

Cabut Proyek Strategis Nasional (PSN) Bermasalah

Banyak proyek strategis nasional dinilai merugikan rakyat dan merusak lingkungan, seperti proyek PIK 2. Demonstran menuntut agar proyek-proyek ini dihentikan.
Hapus Dwifungsi TNI/Polri

Revisi UU TNI 2025 dikhawatirkan membuka kembali era dwifungsi TNI/Polri, di mana aparat militer dan kepolisian aktif bisa menjabat di posisi sipil. Hal ini dianggap mengancam demokrasi.

Tolak Revisi UU Minerba yang Izinkan Kampus untuk Tambang

Dalam revisi UU Minerba, terdapat pasal yang memungkinkan kampus terlibat dalam aktivitas pertambangan. Hal ini dikhawatirkan melemahkan independensi akademik dan membuka peluang penyalahgunaan.
Segera Realisasikan Tunjangan Kinerja (Tukin) Dosen ASN

Tunjangan kinerja bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) periode 2020-2024 belum juga cair. Hal ini menimbulkan ketimpangan gaji antara PTN-BH dan non-PTN-BH serta memperburuk kondisi akademisi.

Buat Kebijakan Berdasarkan Riset

Demonstran mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berbasis riset, seperti program LPG 3 kg dan MBG. Pemotongan anggaran riset hingga 50% juga menjadi sorotan.
Wujudkan Pendidikan Gratis & Batalkan Pemangkasan Anggaran Pendidikan

Demonstran menuntut agar pemerintah benar-benar merealisasikan pendidikan gratis dan membatalkan kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan.

Sahkan RUU Masyarakat Adat

Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat telah lama dinanti untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat dari eksploitasi lahan.
Keluarkan Perppu Perampasan Aset

Hingga kini, DPR belum membahas RUU Perampasan Aset yang dianggap penting untuk memberantas korupsi. Demonstran menuntut pemerintah mengeluarkan Perppu sebagai solusi.

Efisiensi dan Rombak Kabinet Merah Putih

Kabinet saat ini dinilai terlalu besar dan boros anggaran. Dengan 7 Menko, 41 Menteri, 55 Wakil Menteri, dan 5 Pejabat Setingkat Menteri, demonstran mendesak agar kabinet dipangkas untuk efisiensi negara.
Reformasi Polri

Demonstran menuntut reformasi kepolisian agar lebih transparan dan akuntabel serta menghapus praktik yang merugikan masyarakat.
Tolak Penambahan Pasal 228A dalam Revisi Tatib DPR RI

Pasal baru ini dinilai melampaui kewenangan DPR dan berpotensi melemahkan fungsi legislatif serta demokrasi.

Mengapa Gerakan #IndonesiaGelap Penting?

Tiga belas tuntutan ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak transparan, tidak berpihak pada rakyat, dan mengancam demokrasi.

Isu yang diangkat mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pendidikan, kesejahteraan sosial, lingkungan, hingga tata kelola pemerintahan.

Gerakan ini semakin mendapat perhatian luas di media sosial, dengan hashtag #IndonesiaGelap yang menjadi trending di platform X (Twitter).

Aksi ini menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan perubahan nyata dalam kebijakan pemerintah.