Aksi “Indonesia Gelap” oleh mahasiswa Universitas Syiah Kuala terkait pengelolaan dana Otsus Aceh.

Rangkuman:
WHAT: Aksi “Indonesia Gelap” oleh mahasiswa Universitas Syiah Kuala terkait pengelolaan dana Otsus Aceh.
WHO: Mahasiswa Universitas Syiah Kuala, Presiden Mahasiswa Muhammad Ikram, Ketua Fraksi NasDem Nurchalis.
WHEN: Hari Rabu, 19-02-2025 20:11.
WHERE: Gedung DPR Aceh, Wilayah Banda Aceh, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.
HOW/Chronology: Mahasiswa USK melakukan aksi “Indonesia Gelap” menuntut transparansi dan pengembalian dana Otsus Aceh ke pagu awal. Mereka juga menegaskan pentingnya pendidikan dalam pembangunan daerah serta mendesak evaluasi terhadap Inpres dan program MBG. Tanggapan positif dari Ketua Fraksi NasDem yang berkomitmen untuk membahas dan meneruskan tuntutan tersebut ke pemerintah pusat.
WHY: Mahasiswa terlibat dalam aksi tersebut untuk menekan pemerintah agar lebih transparan dalam pengelolaan dana Otsus Aceh dan memperjuangkan pentingnya pendidikan dalam pembangunan daerah, serta menyerukan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang dinilai berpotensi membebani keuangan negara.

Analisis Level Ancaman

Senjata: tanpa senjata
Sarana: tanpa kendaraan
Metode: terorganisir
Jaringan: nasional
Dukungan: dalam negeri
Bisnis: tak berbisnis
Skill: terlatih
Jenis Aktor: bukan negara
Kepentingan: politik
Intensitas: insidental
Komitmen: terencana
Instrumen: non-fisik
Target: individu sipil

Perihal: Aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Syiah Kuala terkait tuntutan pengelolaan dana Otonomi Khusus Aceh.

Opini dan Prediksi: Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi peristiwa ini adalah ketidakpuasan terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus, transparansi dalam penggunaan dana, serta keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalang atau pelaku pada kejadian ini adalah mahasiswa Universitas Syiah Kuala yang terorganisir untuk menyampaikan tuntutan mereka. Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan tuntutan mahasiswa, memperbaiki transparansi pengelolaan dana publik, dan secara aktif memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus. Menyediakan ruang diskusi terbuka antara pemerintah dan mahasiswa serta melibatkan mereka dalam proses keputusan juga dapat membantu mencegah ketegangan dan demonstrasi yang berpotensi tidak terkendali.

Level ancaman relatif terhadap keamanan nasional = 0.78

Teks asli
LAPORAN : Helena Sari Rabu, 19 Februari 2025 | 20:11.
Sejumlah mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) yang tergabung dalam aksi “Indonesia Gelap” menyampaikan tuntutan penting terkait pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) Aceh pada Rabu, 19 Februari 2025. Tuntutan tersebut disampaikan secara langsung oleh Presiden Mahasiswa USK, Muhammad Ikram, dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di Gedung DPR Aceh.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menegaskan penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang berpotensi mengurangi dana Otsus Aceh. Mereka menuntut agar dana tersebut dikembalikan ke pagu awal sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Rumah sakit

Selain itu, mahasiswa juga mendesak agar penggunaan dana Otsus di Aceh lebih transparan. Mereka menuntut pemerintah Aceh untuk memberikan laporan yang jelas terkait alokasi dan penggunaan dana tersebut. Lebih lanjut, mahasiswa menekankan pentingnya pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah.

Tuntutan lain yang disampaikan adalah evaluasi terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang dinilai dapat membebani keuangan negara. Mahasiswa meminta agar DPR RI segera mengevaluasi program tersebut.

Menanggapi tuntutan yang disampaikan, Ketua Fraksi NasDem sekaligus anggota Komisi III DPRA, Nurchalis, menyatakan bahwa tuntutan mahasiswa akan dibahas di lembaga legislatif dan diteruskan ke pemerintah pusat. Nurchalis menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal aspirasi mahasiswa dan berusaha untuk memperjuangkan tuntutan tersebut.

“Sesuai dengan harapan Ketua DPRA dan amanat yang disampaikan, tuntutan ini akan kami baca secara kelembagaan, kami kawal, dan kami teruskan kepada pusat. Kami ingin Aceh bangkit dari kemiskinan dan masyarakatnya sejahtera. Mahasiswa membutuhkan lapangan kerja, dan karena itu tuntutan ini akan menjadi perhatian kami,” ujar Nurchalis.

Lebih lanjut, Nurchalis menyatakan bahwa DPRA berencana mengirimkan perwakilan ke USK untuk bertemu langsung dengan mahasiswa setelah mereka kembali dari Jakarta pada minggu depan. “Insya Allah, saat kami kembali minggu depan, kami akan mengirimkan utusan untuk menyampaikan hasil pembahasan ini. Kami juga akan mengundang mahasiswa agar dapat berdiskusi lebih lanjut,” tutupnya.